Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan P-SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) terhadap pengeluaran bantuan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Seluruh provinsi di wilayah Pulau Sumatera dijadikan sebagai populasi penelitian. Melalui metode sampling jenuh, diperoleh sebanyak 50 sampel dengan total 200 observasi data tahunan. Data sekunder dikumpulkan melalui publikasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 30. Hasil penelitian menunjukkan serta membuktikan bahwa secara parsial, PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja bantuan sosial, sementara variabel P-SiLPA tidak menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan. Secara simultan, ketiga variabel independen ini tersebut terbukti berpengaruh terhadap pengeluaran bantuan sosial sebagai variabel dependen.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Licensed under
a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
References
Anggoro, D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UB Press.
Fauzi, D. dkk. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Di Aceh. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 7, 76–92.
Halim & kusufi. (2018). Akuntansi Sektor Publik:Teori, Konsep, dan Aplikasi. Salemba Empat.
Halim dan Kusufi, 2012:21. (2012). Akuntansi Pemerintah Daerah.
Rafli, S. (2021). Pengaruh PAD, SiLPA dan Fiscall Stress Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerinatah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3, 486–500.
Simanjuntak, G. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Manajemen, 5, 183–194.
Sofiyani, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI, 4, 33–47.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 81/PMK.05/2012 Mengatur Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (2012).
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial , Pub. L. No. 1 (2019).
Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Pub. L. No. 32 (2011).
Undang - Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).