Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penatausahaan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada perangkat daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Latar belakang penelitian ini didasari oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama periode 2020–2023 yang menunjukkan adanya ketidaktertiban dalam pengelolaan aset tetap daerah, seperti aset tidak bersertifikat, nilai aset tidak sesuai, serta pemanfaatan aset oleh pihak yang tidak berwenang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai bidang akuntansi, aset, dan perbendaharaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penatausahaan, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap. Secara simultan, keempat variabel independen tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap.Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi pegawai, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, pelaksanaan penatausahaan yang tertib, serta penguatan sistem pengendalian internal merupakan faktor kunci dalam optimalisasi pengelolaan aset tetap di lingkungan pemerintah daerah.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Licensed under 
a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
References
Adhi, A., dan Suhardjo. (2013). Manajemen aset publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Anisykurlillah, I., & Oktaviana, A. (2020). The quality of state-property reporting: Determinants and intervening role of optimization management in Indonesia regional case. Jurnal Dinamika Akuntansi, 12(2), 127-139. https://doi.org/10.15294/jda.v12i2.25529
Badan Pemeriksa Keuangan. 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2020-2023. Diakses pada tanggal 14 Maret 2025 melalui https://e-ppid.bpk.go.id/
Bangun, R. (2019). Pengaruh faktor sosial dan teknologi terhadap efektivitas kerja. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 10(2), 121–130. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/106564
Brigitha. (2019). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pengelolaan aset daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 5(1), 34–42.
Celviana, N., dan Rahmawati. (2010). Pemanfaatan Teknologi Informasi di instansi pemerintah. Jurnal Sistem Informasi, 3(1), 15–24.
Feijar, F., & Priyono, B. (2023). Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Depok. Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship, 73-84.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2021). Statistik untuk penelitian. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Giglio, S., Maggiori, M., dan Stroebel, J. (2018). Asset management and financial stability. American Economic Review, 108(3), 778–807.
HAHadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. Jurnal Rekognisi Akuntansi, 2, 82–97 https://doi.org/10.34001/jra.v2i2.127
Hamzah. (2009). Manajemen informasi dalam organisasi publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Hanis, H., et al. (2011). Pengelolaan aset daerah berbasis good governance. Jakarta: Salemba Empat.
Hartati, S., et al. (2019). Efektivitas pengelolaan barang milik daerah di era otonomi. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 11(2), 101–115.
Heri, K. (2022). Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah, Kompetensi Sdm, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta). Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah, Kompetensi Sdm, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta). https://repository.uniba.ac.id/id/eprint/344
Heri, R., Kartika, M., dan Agni, R. (2022). Pengaruh manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 8(1), 66–78.
Hutapea, J., dan Thoha, N. (2008). Kompetensi plus: Teori, desain, kasus dan penerapan untuk HR dan organisasi yang dinamis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kurnia, F., & Indriasari, D. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 10(5), 2973-2984. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3095
Lestariningsih, W. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Tangerang Selatan. Jurnal Pembangunan Nagari, 9 (2), 119-133. https://doi.10.30559/jpn.v9i2.500
Listiani, L., & Agustin, H. (2022). Pengaruh inventarisasi, kompetensi aparatur, dan pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 4(4), 861-882.
Matindas, R., dan Rudolf. (2002). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: LPFE UI.
Mochaumin, M. R., Mursalim, dan Hajering. (2023). Pengaruh kompetensi SDM dan komitmen organisasi terhadap penerapan akuntansi BMN. Jurnal Akuntansi dan Audit, 14(2), 111–125.
Mulyadi. (2014). Sistem informasi akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Nahar, A., dan Hadiyanti, A. S. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. Jurnal Rekognisi Akuntansi , 2(2), 82-97. https://doi.org/10.34001/jra.v2i2.127
Nursafitri, R. E., & Andayani, S. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Daerah. Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 10(2), 177-185. https://doi.org/10.31959/jm.v10i2.793
Parulian Hutapea & Nurianna Thoha. (2008). Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 978 979 22 4025 2
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Periansya, P., Sari, Y., & Azmi, F. (2022). „Manajemen Barang Milik Daerah Dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi X‟. E-Jurnal Akuntansi, 32(10), 3081. https://doi.10.24843/EJA.2022.v32.i10.p13
Pratami, RA, & Rufaedah, Y. (2020, September). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengamanan Aset Tetap. Dalam Prosiding Workshop Penelitian Industri dan Seminar Nasional (Vol. 11, No. 1, pp. 949-954). https://doi.org/10.35313/irwns.v11i1.2147
R. Matindas. (2002). Manajemen SDM Lewat Konsep A.K.U (Ambisi, Kenyataan dan Usaha). Pustaka Utama Grafiti (Grafiti Press), Jakarta. 979 444 401 4
Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S. D., & Arnan, S. G. (2018). Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam Penatausahaan asset/barang milik daerah. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 10(2), 189-198.
Rahmadani, F., Maison, W., & Defitri, S. Y. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 10(1), 170-173. https://doi.org/10.53494/jira.v10i1.382
Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Jurnal ekonomi, bisnis, dan akuntansi, 20(2).
Sangadah, N. (2022). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kindai, 18(2), 197-210. https://doi.org/10.35972/kindai.v18i2.814
Sri Wahyuni. (2019). Pengaruh kompetensi SDM dan TI terhadap kualitas laporan keuangan melalui Barang Milik Daerah (BMD). Jurnal Keuangan Daerah, 7(1), 77–89. https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7602
Sugiyono. (2018). Metode penelitian kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RdanD. Bandung: Alfabeta.
Tumilantouw, K. N. W., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis penatausahaan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Bapenda Kota Manado. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 156-164. https://doi.org/10.58784/rapi.149
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.