Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Main Article Content

Citra Dian Ayu Puspita
Sawitri Budi Utami

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaktercapaian realisasi anggaran belanja pegawai BPBUMD Provinsi DKI Jakarta pada 2020-2023, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Faktor penyebabnya meliputi perubahan jumlah pegawai yang tidak terduga, keterlambatan administrasi, serta revisi kebijakan fiskal yang berdampak pada pengalokasian dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan anggaran belanja pegawai melalui enam tahapan utama. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kendala dalam tahap pengolahan data, penyusunan anggaran definitif, dan sosialisasi anggaran. Ketidaktepatan proyeksi pegawai, perubahan kebijakan pajak, serta gangguan sistem Smart Planning Budgeting menyebabkan keterlambatan. Selain itu, keterlambatan data listing dari BPKD menghambat pencairan anggaran. Diperlukan perbaikan dalam akurasi data, koordinasi antarinstansi, serta sistem perencanaan yang lebih responsif terhadap perubahan.


 

Article Details

How to Cite
Ayu Puspita, C. D., & Sawitri Budi Utami. (2025). Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, 16(2), 1171–1180. https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.718
Section
Articles

References

Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara.
Anthony R, & Govindarajana, V. (2008). Management Control System (Terjemahan). Salemba Empat.
Astrida Sari, A. (2023). Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai Pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2022. Universitas Padjadjaran.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik (ketiga). Jakarta Erlangga.
Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2014). Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD. Salemba Empat.
Halim, A., & Kusufi Syam. (2017). Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Ketiga). UPP STIM YKPN.
Mahsun. (2017). Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik EDISI KETIGA. In Jl. Gambiran No (Vol. 37, Issue 0274). BPFE-Yogyakarta.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.
Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
Munandar. (2015). Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja. BPFE Yogyakarta.
Nurkaidah, D. R. A. (2014). Administrasi Keuangan Negara. Pustaka As-Salam.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (2020). https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020
Raqifa Auliah. (2020). Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai pada Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar. UNIVERSITAS ISLAMNEGERI SULTAN SYARIF KASIMRIAU.
Septiana, R. (2020). ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR CAMAT DELITUA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2017-2019. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta Bandung.