Analisis Efisiensi Anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pada BUMD Provinsi DKI Jakarta
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode purposive sampling dan teknik analisis rasio efisiensi yang membandingkan antara realisasi anggaran dan target capaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program yang didanai melalui PMD berhasil mencapai target kinerja, namun realisasi anggarannya belum sepenuhnya efisien. Sebanyak 60% program menunjukkan nilai efisiensi di atas 100%, yang mengindikasikan adanya overbudgeting dan ketidaktepatan perencanaan anggaran. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran PMD, termasuk dalam aspek monitoring dan evaluasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan sistem penganggaran daerah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas investasi daerah melalui PMD.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Licensed under 
a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
References
BP BUMD DKI Jakarta. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi BP BUMD Tahun 2020.
BP BUMD DKI Jakarta. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
BP BUMD DKI Jakarta. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BP BUMD DKI Jakarta Tahun 2023.
Jakarta, P. P. D. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.
Lampiran 1 Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2023: RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023, Pub. L. No. 35, 1 (2023).
Lampiran 1 Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2022: RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022, Pub. L. No. 66, 1 (2022).
Lampiran 1 Peraturan Gubernur No 96 Tahun 2021: RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021, Pub. L. No. 96, 1 (2021).
Lampiran I A Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta: RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020, Pub. L. No. 3, 1 (2020). https://bprd.jakarta.go.id/
Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). Laporan Kinerja Pemerintah Daerah BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. 165–166.
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI jakarta Tahun 2022 (pp. 188–189). https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/LKPD2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoma Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (2012). https://peraturan.bpk.go.id/Details/111795/permendagri-no-52-tahun-2012
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Details/64765/pp-no-54-tahun-2017
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 1964 JDIH BPK Databse Peraturan 1 (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004#:~:text=Undang-Undang Nomor 1 tahun,Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor