Mengkaji PP 35/2023: Sinkronisasi Regulasi Pajak Daerah dan Dampaknya pada Iklim Investasi
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi regulasi pajak daerah dengan kebijakan nasional dan dampaknya pada iklim investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Kajian ini mengacu pada undang-undang atau peraturan terkait serta literatur yang relevan dan berkredibilitas. Temuan menunjukkan bahwa PP 35/2023 dapat memberikan kerangka hukum yang lebih terintegrasi untuk menyelaraskan regulasi pajak daerah dengan kebijakan nasional. Sinkronisasi ini dapat mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi melalui evaluasi perda pajak, pengaturan insentif fiskal, dan optimalisasi pemungutan pajak daerah. Namun, hasil analisis juga mengindikasi bahwa koordinasi antara pusat dan daerah masih memerlukan perhatian untuk implementasi yang efektif. PP 35/2023 sebagai upaya sinkronisasi regulasi pajak berpotensi meningkatkan daya tarik investasi dengan memperkuat kepastian hukum dan efisiensi administrasi perpajakan. Kajian ini memberikan perspektif baru dalam menganalisis efektivitas PP 35/2023 sebagai sinkronisasi regulasi pajak daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif di Indonesia, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi pajak daerah yang lebih terintegrasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Licensed under 
a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
References
Adiyanta, F. C. S. (2019). Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 282–300. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.282-300
Aisah, D. S., & Bawono, A. D. B. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dengan Belanja Modal Sebagai Pemoderasi. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(3), 6094–6108. https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9711
Alqadri, M. S. (2020). Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. Tanjungpura Law Journal, 4(2), 117. https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.40749
Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 2(2), 135–141. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1184
Djais, Y. M. (2023). Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal Serta Menjamin Kepastian Hukum dalam Rangka Mengundang Investasi Asing di Indonesia. UNES Law Review, 6(2), 5876–5885. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1428%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/view/1428%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1428/1145
DPRD, P. J. T. (2023). Kajian Tentang Analisis Materi Muatan Produk Hukum sektor Investasi dan penanaman Modal. https://jdih.dprd.jatengprov.go.id
Firman Freaddy Busroh … Putri Difa Zhafirah. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1), 699–711. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711
Hania Cholily, V. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development, 2(10), 2025–2039. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.635
Magdalena … Dalimunthe, N. D. (2021). Metode Penelitian. Penerbit Buku Literasiologi.
Miar … T, S. C. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan : Perspektif pendidikan. CENDEKIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 18(1), 72–88. https://doi.org/doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887
Podungge, A. W. … Ibrahim, A. M. (2023). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Di Kabupaten Gorontalo. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 12–26. https://doi.org/10.59713/jipik.v2i1.309
Ramadhani, D. R. … Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 5(1), 20–37. https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511
Rini, W. S. D., & Kalo, A. M. R. (2023). Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 4(2), 138. https://doi.org/10.19184/idj.v4i2.44144
Sadiawati, D. … Destianissa, M. (2019). Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia (Pertama). Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
Sinaga, D. (2022). Metodologi Penelitian. In UKI Press.
Suryanti, L. … Furqon, E. (2024). HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Gorontalo Law Review, 7(1), 17. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3160
Utomo, W. I., & Tambunan, M. R. U. . (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Owner, 8(2), 1968–1984. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2340
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021