Article Sidebar

Submitted
Jun 14, 2022
Accepted
Aug 27, 2022
Published
Aug 27, 2022
Download
pdf
Statistic
Read Counter : 0 Download : 0

Main Article Content

Abstract

Kebocoran serta potensi pengenaan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai terhadap pelaku usaha online di marketplace yang sedang berkembang pesat di Indonesia dewasa ini sudah seharusnya mendapat perhatian yang sangat serius bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya potensi kebocoran pajak dari sektor jual-beli online tersebut. Terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam transaksi online yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain peraturan perpajakan mengenai transaksi online di Indonesia masih belum diatur secara maksimal dan khusus mengenai pengenaan pajak terhadap transaksi di marketplace, sehingga hal tersebut menjadi sebuah kekosongan petensi pajak yang dapat diserap oleh pemerintah di Indonesia. Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi kebocoran serta pendapatan negara melalui pengenaan pajak Pajak Penghasilan serta/atau Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi jual-beli secara online di marketplace Indonesia. Metode analisis yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan juga pendekatan analisis konsep hukum (Analitical Conceptual Approach). Adapun akar hukum yang diaplikasikan berbentuk hukum primer, sekunder, serta tersier. Potensi kebocoran serta pengenaan pajak akan transaksi jual-beli online pada marketplace di Indonesia amat besar, terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah dalam penarikan pajak terhadap pelaku jual-beli di marketplace baik secara faktor hukum, faktor pemerintah maupun pelaku usaha online sebagai wajib pajak. Pemerintah sudah seharusnya menciptakan aturan secara distingtif yang menyinggung hal tersebut sehingga dapat memanfaatkan potensi pajak serta meminimalisir kebocoran pajak negara dengan baik.

Keywords

Pajak E-Commerce Potensi Kebocoran Online Marketplace PPN PPh

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Licensed under Creative Commons License a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

How to Cite
Primandaru, N., & Sopacua, I. O. (2022). Potensi Kebocoran Pengenaan Pajak Terhadap Transaksi Jual-Beli Online pada Marketplace di Indonesia. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, 14(2), 178-190. https://doi.org/10.24905/permana.v14i2.232

References

  1. Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal? Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, 12(1), 9–17. https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.90
  2. Amin, M. A. N. (2022). Analisis Potensi Abnormal Return Positif Terbesar Saham PT. Kalbe Farma Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 2(February 2021), 223–233. https://doi.org/https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.93
  3. Amin, M. A. N. (2022). Reaksi Pasar atas Pengumuman Dividen PT . Kalbe Farma saat Pandemi. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 3(4), 917–921. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1585
  4. Amin, M. A. N. (2022). Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Setelah Pengumuman Dividen PT.Kalbe Farma Saat Pandemi Covid-19. CREATIVE RESEARCH MANAGEMENT JOURNAL, 5(1), 56–63. https://doi.org//doi.org/10.32663/crmj.v5i1.2461
  5. Amin, M. A. N., Indriasih, D., & Utami, Y. (2022). Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Kerajinantangan Bagi Ibu-Ibu PKK Desa Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 1(2), 35–41. https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jpmn.v2i1.580
  6. Amin, M. A. N., & Irawan, B. P. (2021). Apakah Buyback Stock dapat memberikan Keuntungan Tidak Normal saat Pandemi ? PERMANA, 13(1), 46–59. https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.159
  7. Amin, M. A. N., & Ramdhani, D. (2017). Analysis of Abnormal Return, Stock Return and Stock Liquidity Before and After Buyback Share: Case Study of Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in Period of 2011-2015. Rjoas, 11(November), 312–323. https://doi.org/https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-11.37
  8. Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi. INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan Dan Manajemen, 18(2), 232–240. https://doi.org/dx.doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10551
  9. Amiruddin dan Asikin, Z. (2004). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Cetakan kedelapan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
  10. Achjari, D. (2004). Partial Least Squares: Another Method of Structural Equation Modeling Analysis. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. 19(3), 238-248.
  11. Ayza, B. (2017). Hukum Pajak Indonesia. Penerbit Kencana: Jakarta.
  12. Bohari, H. (2014). Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Pers: Jakarta.
  13. Chou, D. C. (1999). The Economics of Taxing Electronic Commerce. Information Systems Management. vol. 16, issue 1, p7, 6p.
  14. Devany, S. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori, serta Isu. Edisi Kesatu. Kencana: Jakarta.
  15. Grandon, E., & Pearson, M. (2004). E-Commerce adoption: Perceptions of Managers/Owners of Small and Medium Enterprises in Chile. Communication of The Association for Information Systems, 13, 81-102
  16. Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. Jurnal ilmiah Orasi Bisnis. Vol.6 No.2. Pp 95-112
  17. Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing: Malang
  18. Lubis, M. R. (2017). Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.
  19. Marzuki, P. M. (2015). Penelitian Hukum. Prenamedia Group: Jakarta.
  20. Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Granit: Jakarta.
  21. Sahbani, A. (2018). Pemerintah Finalisasi Aturan Pajak E-Commerce. URL:https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a61d5ce22d72/pemerintahfinalisasi-aturan-pajak-e- commerce, diakses pada tanggal 11 Agustus 2019.
  22. Saidi, M. D. (2014). Pembaharuan Hukum Pajak. Rajawali Pers: Jakarta.
  23. Schonfeld, E. (1999). The Exchange Economy. Fortune. February 15, vol. 139, issue 3, p. 67.
  24. Sitorus, R. R. (2017). Pengaruh Marketplace Terhadap Besaran Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagi Variabel Intervening. Jurnal Fakultas Ekonomi serta Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
  25. Soekanto, S., (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta.
  26. Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce.
  27. Surat Edaran Pajak Nomor SE-06/PJ/2015
  28. Turban, E. dan King, D. (2012). Electronic Commerce 2012: Managerial and Social Networks Perspectives (7th Edition). Prentice Hall
  29. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  30. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan.
  31. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  32. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang serta Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  33. Utomo, E.M. (2013). Transaksi E-commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Vol.2. No. 1. Pp.152-173.
  34. Wilcox, Melynda D. (1999). E-Commerce: Not Your Grandfather’s Five-and-Ten. Kiplinger’s Personal Finance Magazine. January, vol. 53, issue 1, p19, 2p.